Mengulas Otonomi Daerah Khusus Provinsi Papua

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah didalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan dalam UU No. 22 1999 ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Namun, ruang yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dianggap masih belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua

Dasar hukum otonomi khusus Papua

Otonomi daerah khusus Papua tertuang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No.4151). Sehingga aturan yang disahkan setelah masa reformasi tersebut, mengatur segala kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan roda otonomi khusus.

Selain sekitar 79 pasal yang menjelaskan tentang otonomi khusus, Provinsi Papua juga menggunakan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia

Alasan Papua Diberikan Otonomi Khusus

  1. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua. 
  2. Melihat pengalaman sebelum reformasi, dimana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua dengan tetap mengacu pada asas otonomi daerah.

Majelis Rakyat Papua (MRP)

Badan ini terdiri dari orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya setiap perwakilan sepertiga dari total anggota MRP. Dan setiap pemilihannya, keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Untuk masa keanggotaannya adalah lima tahun. Sedangkan untuk tugasnya adalah :

  • Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.
  • Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.

Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Sejalan dengan nafas desentralisasi paska reformasi, aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu, kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan

Undang- undang nomor 21 tahun 2001 kemudian dilakukan revisi pada peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2008. Revisi ini dilakukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Pada UU no 21 tahun 2001 menjelaskan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Provinsi Papua disini diartikan berbeda oleh banyak pihak, apakah Provinsi Papua sebelum pemekaran atau setelah terjadi pemekaran daerah di Papua. Pada peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2007 nama Provinsi Papua diubah menjadi Provinsi Papua Barat.

Dalam keadaan segera, presiden menerbitkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, meskipun mengalami pemekaran menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tetap saja mendapatkan otonomi daerah khusus.   

Perkembangan Alokasi Dana Otonomi khusus

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 untuk alokasi dana otonomi khusus provinsi Papua dan Papua Barat cenderung stagnan. Dana dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 8,3 triliun.

Pada tahun 2015 alokasi dana berada dikisaran Rp 2,1 triliun-Rp 2,5 triliun, dan selama kepemimpinan Jokowi alokasi dana otsus berada di kisaran Rp 4,9 triliun-Rp 5,9 triliun. Alokasi dana otsus lebih berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, selain itu juga ada tambahan alokasi dana tambahan infrastruktir (DTI) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.  

Disebutkan pada UU no 21 tahun 2001 pasal 34 dana otonomi khusus berlaku hingga 20 tahun, dan dana otonomi khusus Provinsi Papua akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;

2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan

3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Relasi Internasional Provinsi Papua dengan Papua Nugini

Dalam perkembangan masa kini kerjasama dinilai penting bahkan hingga tingkatan internasional. Provinsi Papua bekerjasama dengan Papua Nugini dalam bidang pertahanan. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Papua Nugini telah berlangsung sejak tahun 1975, hingga pada 12 Maret 2010 di Port Moresby, Ibu Kota Papua Nugini pemerintah menandatangi kerjasama dibidang pertahanan.

Negara tetangga ini mengadakan kerjasama guna melawan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui peningkatan kerjasama karena gerakan Papua merdeka sangat mengancam kedaulatan negara Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini negara Indonesia berharap Papua Nugini bisa mempengaruhi negara lain di Asia Pasifik untik melawan gerakan ini bersama.

Gerakan papua merdeka sedang mencari bantuan pada negara lain untuk memisahkan diri dari Indonesia, bahkan mengajukan petisi secara rahasia kepada Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk menggelar referendum kemerdekaan. Kelompok separatis di Papua merasa integrasi referendum pada tahun 1963 tidak sah atau dipaksakan dan terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.

Poin penting pada kerjasama bilateral bidang pertahanan yaitu pertukaran personil untuk pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen antar instansi, mendorong latihan bersama dan operasi koordinasi antar angkatan besenjata, serta kesepakatan penyelesaian sengketa dengan damai.

Perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Papua Nugini penting mengingat Papua Nugini merupakan perbatasan terdekat dengan Provinsi Papua, dan juga bermanfaat untuk mengeliminasi gerakan Organisasi Papua Merdeka yang mengatasnamakan Persaudaraan Melanesia.

Disusun oleh :
Wildan Arif Nur K/
Laili nur atikah/
Alfiansah Taher
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/bagaimana-perkembangan-dana-otonomi-khusus-untuk-papua-dan-aceh pada 26 November 2019 pukul 23.50

Di akses dari https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-akan-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan-dengan-papua-nugini/4055772.html pukul 01.15 

Uamang Altianua; Gunawan Cakti Indra; cahyo Sasmito. 2018. Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI. Jurnal Reformasi Vol 8, No.1

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Share

HI Unisri

Website ini adalah wadah publikasi hasil karya tulis para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dibuat untuk berbagi ide dan pemikiran, serta sebagai sumbangsih pada ilmu pengetahuan.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *