Otonomi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Lengkap

Ditulis oleh:
Irma Aprilianti Ika Pratiwi/
Aulia Widya Larasati
(Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Slamet Riyadi)

Profil Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh atau secara resmi, Nangroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra.Secara geografis Aceh terdiri atas 9 kabupaten, 2 kodya, 3 kotip, 142 kecamatan dan 5463 desa.

Luas wilayahnya adalah 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra persegi, yang meliputi 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai dengan status daerah istimewa. Aceh terletak di barat laut Sumatra (rizashibudi.2001).

Aceh mempunyai lahan hutan terluas yaitu mencapai 39.615.76 km persegi, diikuti lahan perkebunan kecil seluas 3.135.22 km persegi, sedangkan lahan pertambangan mempunyai luas terkecil yaitu 4,42 km persegi.

Aceh mempunyai luas perairan 56.563 km persegi yang terdiri dari laut teritorial 23.563 km persegi dan perairan laut dalam 33.000 km persegi.Di samping zona ekslusif ekonomi (ZEE) 200 mil dari pantai (zulfikihusin.universitaskuala).

Perjalanan Terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh

Pemberian atau penganugerahan Daerah Istimewa bagi Aceh, bukannya tanpa landasan hukum, tetapi ia memiliki landasan hukum tempat berpijak yang kuat sekali, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945. UUD 1945 merupakan landasan konstitusionil yang utama di negara kita Republik Indonesia.

Memang tepat sekali bahwa penganugerahan istimewa bagi daerah Aceh adalah dilaksanakan menurut ketentuan isi dari pasal 18 UUD 1945 tersebut. Ia dibina menurut peraturan undang-undang yang berlaku dengan dasar musyawarah. Pandangan Hidup yang berlandaskan syariat Islam itulah yang kemudian dijadikan dan diberlakukan sebagai tatanan hidup dalam bermasyarakat saat ini.

Namun, dalam implementasinya, UU tersebut dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan.Bagi masyarakat Aceh kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi DI Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi.

Respons Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelenggaraan persoalan Aceh, berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussaiam.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik.Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka NKRI.

Indonesia telah mengalami beberapa konflik internal, beberapa konflik horisontal dan ada juga konflik vertikal salah satu konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik Aceh. Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan: tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan.

Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Karena itu GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik (syamsyuddin.1987).

Dahulu Aceh merupakan satu-satunya daerah di Sumatera yang memiliki nilai politis di mata orang-orang Barat sehingga daerah ini pantas menjadi subjek sejarah umum (William.2008).Aceh dengan latar belakang budaya dan historis keagamaan namun atas dasar paham nasionalisme para pendiri bangsa, tuntutan rakyat Aceh tidak terkabulkan.

Hal ini yang memunculkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh. Kekecewaan ini muncul karena ada alasan yang sangat fundamental, yaitu, dalam proses menuju kemerdekaan, peran rakyat Aceh sangatlah besar dengan berbagai pemberontakan menentang kedaulatan negara yang baru berdiri, yaitu dalam wadah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) oleh Daud Beureuh (nurhassimmoch.konflikaceh).

Pada waktu mengadakan musyawarah Pleno tgl. 26 Mei 1959 diumumkan bahwa titik pertemuan telah tercapai, Aceh harus diselamatkan dari kehancuran dan kepada Aceh diberi status “daerah Istimewa”, dengan pemberian hak-hak otonom yang luas terutama bidang agama, pendidikan, dan peradatan. Waktu itu segala kepala tunduk bersyukur, dan berpasang-pasang mata menitikkan air hening.

Menjelang magrib tgl 26 Mei 1959, rapat pleno terakhir dari musyawarah yang penting itu ditutup dengan resmi, dan kami semua peserta musyawarah menangis haru sambil bersalam-salaman.

Pada waktu malamnya diadakan resepsi perpisahan dengan Missi Hardi (dari Pusat/Jakarta), para hadirin kelihatan berseri-seri mukanya ketika diumumkan bahwa musyawarah telah menelurkan hasil-hasil yang konstruktif,” demikian cerita nostalgia A. Hasjmy, yang beliau ulangi ketika memperingati ulang tahun ke-10 Daerah Istimewa Aceh tgl.26 Mei 1969 tempo dulu.(Baca buku: 10 tahun Daerah Istimewa Aceh – T. Ali Basjah Talsya).

Sejak tgl. 26 Mei 1959, yang merupakan tahun pertama peresmian Hari Jadi Daerah Istimewa Aceh, sampai sekarang kita selalu mendengar dan membaca bahwa apabila orang menyebut daerah Aceh sudah pasti selalu diiringi dengan embel-embel “Istimewa” di mukanya, lebih-lebih lagi kalau dalam upacara atau peristiwa yang resmi/formil.

Tentang bagaimana hakikat dan corak-ragam dari keistimewaan tersebut, Panglima Kodam I Iskandar Muda, Brigjen TNI T. Hamzah semasa masih dalam hayatnya mengatakan: “Hak asal-usul yang bersifat hidup dan bersifat istimewa di daerah Aceh, adalah pandangan hidup rakyatnya yang telah turun temurun dan tetap dijaga, dihormati, yaitu: kebaktiannya kepada Allah, hidup beramal, mati beriman.

Berarti adat pri hidup, pri laku, tutur kata dan perbuatan rakyat Aceh sehari hari adalah bersendikan kepada agama, sebagaimana telah digambarkan hadist majanya: Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah dan Sunnah Rasul.

Dalam hal ini telah merupakan kesadaran hukum adat atau hukum rakyat.Tegas menunjukkan, bahwa adat dengan syara’ bagi rakyat Aceh adalah seperti zat dengan sifat yang tidak boleh dipisahkan. Apa yang dikatakan syara’ atau ajaran agama itulah yang dikerjakan dan demikianlah pelaksanaannya, demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jadi adat prilaku hidup rakyat Aceh sehari-hari adalah sesuai dengan ajaran Islam.Sedangkan ajaran Islam itu bersumber dari Kitabullah, yaitu Qur’anul Karim dan Sunnah Rasul. Apa yang dimaksud dengan mengamalkan ajaran agama, adalah melaksanakan ajaran Tuhan, mengambil isinya, bukan merek dan kulit.

Tegasnya mengamalkan ajaran Islam.Maka sesuai dengan kondisi dan apitasi rakyat yang hidup dan telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta berdasarkan dan mengindahkan hak-hak asal usul yang hidup dan bersifat istimewa di daerah Aceh.

Maka dari itu, oleh pemerintah pusat dengan Keputusan Perdana Menteri RI tgl 26 Mei 1959 telah memberikan status keistimewaan bagi provinsi Aceh dengan sebutan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan keistimewaannya di bidang agama, peradatan dan pendidikan,” demikian menurut Brigadil Jenderal Teuku Hamzah, yang menjelaskan tentang keistimewaan di bidang tersebut.

Kalau kita meneliti kembali sejarah perkembangan rakyat Aceh yang sangat mematuhi adatnya, maka ternyatalah bahwa, semua yang baik itu telah berobah sejak Belanda menjejakkan kakinya di daerah itu. Dalam masalah ini ada satu penjelasan begini: “Bukan saja sumpah, tetapi juga di masa penjajahan Belanda, orang Aceh telah berani pula meminum minuman yang memabukkan meskipun jumlahnya tidak seberapa.

Minuman keras dapat dibelinya di kedai-kedai yang terdapat di dalam kota-kota di masa itu.Dimasa pendudukan Jepang perbuatan yang melanggar hukum dan adat dimaksud diteruskan juga, sehingga nampaknya lebih buruk dari yang tersebut barusan.

Kata-kata “sakaj” artinya minuman keras dan “onna” artinya nona, dikenal dengan baik. Tidak malu-malu mereka meminum minuman keras itu yang hampir-hampir tidak pernah terjadi dahulu kala.

Beruntunglah mulai zaman Republik Indonesia peminum minuman itu banyak yang insaf kembali dan balik kembali pada ajaran-ajaran Islam. Perasaan malupun sudah mereka miliki kembali, demikian tulis Moehammad Hoesin dalam buku beliau “Adat Aceh”.

Perkembangan seperti yang diceritakan penulis ini, sudah sangat baik perkembangannya, apalagi setelah Aceh dipilih sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-XII. Semoga di masa mendatang, Aceh akan dapat berperilaku sebagai daerah yang memiliki sejumlah keistimewaan.

Ketika melantik panitia MTQ Nasional ke-XII tgl.3 Mei 1980 Gubernur Propinsi Daerah Tingkah I Propinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan dengan tegas, bahwa “Semua keadaan yang kurang tertib ataupun hal-hal yang tidak selaras dengan tuntutan agama dan Pancasila harus dapat kita hapuskan secara tuntas,” demikian Prof. H. A. Madjid Ibrahim (kini sudah almarhum).

UU Pemerintahan Aceh adalah undang-undang yang unik dalam proses penyusunannya, karena melibatkan berbagai elemen masyarakat Aceh secara luas, bahkan menarik perhatian dunia. Pihak-pihak yang turut berpartisipasi meliputi masyarakat Aceh yang berasal dari pemerintah daerah, kalangan LSM, akademisi, wanita, ulama, dan anggota GAM.

Sebagai sebuah produk hukum baru yang lahir dari konsekuensi adanya perubahan kebijakan politik antara Pemerintah RI dan GAM, maka RUU ini harus dapat mengakomodasi tuntutan kedua belah pihak secara adil.

Pada awalnya, tak kurang dari enam versi naskah RUU PA didiskusikan di Aceh, yaitu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPRD NAD), Pemerintah Daerah (Pemda NAD), Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri (IAIN) Arraniry, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), dan dari GAM. DPRD NAD pun berinisiatif mengadakan serangkaian diskusi dan dialog dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membicarakan RUU ini.

Seluruh pihak yang mempunyai naskah RUU dan berkepentingan dengan RUU ini diundang untuk berdiskusi.Mulai dari kelompok ulama, sampai dengan organisasi perempuan di Aceh.

Melihat proses yang begitu dinamis dari berbagai pihak ini, timbul dorongan dari komponen masyarakat sipil untuk membentuk Tim Perumus Bersama yang terdiri dari berbagai komponen pemangku kepentingan dan bertugas menyepakati satu naskah bersama yang dapat mewakili berbagai elemen di Aceh untuk disampaikan ke Jakarta.

Dalam kurun waktu seminggu tersebut terjadi perdebatan, tekanan, dan tarik menarik untuk mendorong adanya satu draf bersama dari Aceh. DPRD NAD dianggap sebagai pihak yang mempunyai kapasitas politik yang strategis untuk menjembatani proses partisipasi seperti ini, sehingga rapat paripurna DPRD NAD pun dijadikan momentum penting untuk menandai munculnya satu draf bersama ini.

Pada malam 29 November 2005 terjadilah pembahasan yang intensif antara DPRD NAD, Pemda, berbagai komponen masyarakat sipil, dan GAM.Draf yang terdiri atas 38 Bab dan 209 pasal inilah yang diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada 30 November 2005.Sementara itu, ada tekanan yang tinggi mengenai batas waktu pembahasan.

Namun, semua pihak tentu menyadari bahwa membuat suatu undang-undang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.Apalagi karena undang-undang tersebut diharapkan mendorong terjadinya perubahan besar di Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah dilakukan pembahasan di Depdagri dan pembahasan antar departemen, RUU PA menjadi 40 Bab dan 206 Pasal yang terdiri dari 1446 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya debat berkepanjangan dalam pembahasan RUU-PA tidak terbukti. Meski berjalan cukup alot, namun draft UU-PA telah dapat diselesaikan pada tanggal 7 Juli 2006 di tingkat Pansus.

Yang membanggakan, bahwa sepanjang pembahasan di tingkat Pansus, kehadiran anggota DPR sekitar 82% dan di tingkat Panja sekitar 90%. Bahkan tidak ada satu masalah pun yang diambil secara voting. Ini menunjukkan pemahaman yang demikian tinggi setiap anggota DPR dalam pengambilan keputusan yang diambil.

 Pada tanggal 11 Juli 2006 menjadi hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia terutama masyarakat aceh karena pada tanggal  ini akhirnya RUU PA di setujui oleh DPR RI. Tentunya ada beberapa masalah krusial yang menjadi pembahasan intensif, seperti masalah judul; kewenangan; bagi hasil; parpol lokal; pilkada; peradilan HAM dan lain-lain yang memerlukan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dari semangat yang mendasarinya.

Undang-Undang ini memiliki 2 (dua) sifat pokok, yaitu:

1. Komprehensif, dalam arti mengatur hal ihwal penyelenggaraan pemerintahan di Aceh secara menyeluruh sehingga muatannya mencakup 40 Bab dan 273 Pasal.

2. Tuntas, dalam arti memuat pengaturan secara rinci dan detail sehingga hanya diperlukan 2 (dua) Peraturan Pemerintah dan 3 (tiga) Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang, sedangkan daerah harus menyelesaikan 68 qanun (otonomidaerah.jurnalhukum)

Dalam hal ini terlihat bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat memberikan diskresi kewenangan yang cukup besar, baik di tingkatan pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, terlebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Yang menjadi tantangan ke depan sesungguhnya adalah bagaimana Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota secara sinergis mampu mengoptimalkan segala peluang yang tergambar melalui diskresi kewenangan tersebut untuk dapat memakmurkan rakyat Aceh secara demokratis.

Kita berharap dengan disahkannya UU-PA ini dapat mempercepat terwujudnya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam perdamaian yang abadi. Masih diperlukan sebuah proses panjang untuk melaksanakan undang-undang ini, oleh sebab itu dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, khususnya rakyat Aceh.

Dilihat dari bagaimana tanggal 11 Juli 2006 menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Aceh, di mana secara aklamasi RUU PA disetujui dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pun ketika proses penomoran UU-PA, Sekretariat Negara “dibisiki” elemen masyarakat Aceh agar bila memungkinkan UU-PA diberi nomor “11” karena suatu alasan yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat Aceh. Hal lain yang kemudian menggunakan angka “11” adalah pelaksanaan Pilkada Aceh yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 lalu.

Perkembangan Otonomi Daerah NAD Masa Kini

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  dilahirkan  pada  proklamasi 17 Agustus 1945, Aceh bersedia mendukung dan bergabung dalam NKRI. Hal ini tercermin dalam pernyataan yang ditandatangi oleh Daud Beurreuh pada tanggal 15 Oktober 1945 yang mengajak rakyat Aceh untuk melancarkan Perang Sabil terhadap Belanda, guna mempertahankan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno.

Perjalanan Aceh di dalam NKRI sampai dengan tahun 2004, diwarnai berbagai gejolak politik yang memanas antara pemerintah pusat dan Aceh, yang berakibat timbulnya konflik bersenjata.Gejolak politik dan konflik bersenjata berkenaan dengan munculnya gerakan separatis bersenjata yang menginginkan Aceh berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan bedaulat.Yang pada gilirannya menimbulkan korban tewas dari rakyat Aceh dan pasukan TNI dan Polri dalam jumlah besar.

Di samping itu, juga menimbulkan kerugian moril serta material yang sangat besar serta munculnya pelanggaran HAM berat. Dari perspektif sejarah, konflik Aceh merupakan resultan dari usaha rakyat  Aceh untuk membangun profil ke-Aceh-an dalam konteks relasinya, baik dengan kekuatan asing maupun dengan Republik Indonesia.

Seperti dikonstruksikan oleh Petter Riddell, untuk membangun persepsi dirinya (self perception), rakyat Aceh lebih melihat wilayahnya sebagai “Serambi Mekah”. Istilah ini membentuk identitas (identity formation) bagi rakyat Aceh, baik dalam hubungannya dengan dunia luar mupun dalam konteks internalnya, menawarkan katalis bagi pembentukan identitas mereka .

Dalam bahasa lain, pembentukan identitas Aceh ini adalah hasil dari pertautan antara fakta sejarah Aceh dan kesadaran sejarah yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Proses pembentukan identitas ini jugalah yang pada akhirnya membangun kesadaran  rakyat Aceh yang lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas itu.

Fakta sejarah dan kesadaran sejarah diyakini telah menentukan identitas yang distingtif bagi rakyat Aceh dan pada gilirannya membangun sikap perlawanan rakyat Aceh .

Pemerintah Orde Baru yang mengedepankan pendekatan sentralistik melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, gagal dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh.

Tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus menerus berlangsung, untuk merdeka sebagai negara berdaulat, terpisah dari NKRI.Tuntutan tersebut berlangsung sampai berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Munculnya Era Reformasi yang mengakhiri pemerintah Orde Baru, dan tampilnya pemerintahan transisi demokrasi, secara nyata mulai menunjukkan pergeseran dari pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi dalam konteks NKRI.

Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, semakin dirasakan adanya desentralisasi sesuai harapan dan kemauan seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma desentralisasi tersebut, ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik di Aceh.Kekerasan bersenjata kerap terjadi, walaupun upaya pedamaian selalu ditempuh antara kedua pihak.Baik pemerintah pusat maupun GAM tidak menemukan titik temu.

Sampai terjadi suatu fenomena alam yang sangat luar biasa. Pada 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 9 skala Richter di bumi Aceh,  dan  beberapa  kawasan di Malaysia, Thailand, dan beberana negara di sekitarnya.

Akibat adanya gempa bumi tersebut, terjadi bencana tsunami dengan korban jiwa lebih dari 112.000 jiwa meninggal dunia, dan kehancuran luar biasa di kota Banda Aceh, Meulaboh dan sepanjang daerah sekitarnya.

Bencana tsunami juga terjadi dalam skala terbatas di luar wilayah Indonesia dengan korban jiwa mencapai ribuan orang, dengan kerusakan yang sifatnya lokal. Akibat dari tsunami diAceh,konflik bersenjata di Aceh dan panasnya situasi politik, langsung mereda bahkan hilang.

Presiden saat itu Soesilo Bambang Yudhoyono langsung melakukan upaya untuk menanggulangi bencana tsunami. Kegiatan penanggulangan tersebut dibantu  masyarakat internasional, dan seluruh komponen TNI, Polri, serta seluruh komponen masyarakat.Pihak GAM juga tidak melakukan aksi bersenjata, dan mulai memikirkan langkah memberikan pertolongan.

Dari peristiwa bencana tsunami, mulai dirintis upaya perdamaian terakhir, setelah beberapa kali upaya perdamaian yang selalu gagal, akhirnya dilakukan upaya perdamaian yang diadakan di Helsinki Finlandia tahun 2005. Sebagai tindak lanjut dari MOU Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berhasil dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, politik dan hukum secara berkelanjutan.Dengan Undang- Undang tersebut, banyak kewenangan yang diperoleh.

Di antaranya dinyatakan dalam Pasal 7 (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat.Diantaranya berwenang mengelola pelabuhan dan bandar udara umum.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terjadi penggelontoran dana dalam jumlah 4-5 triliyun rupiah per tahun. Bidang ekonomi mendapat porsi sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain dengan otonomi daerah yang asli. Selama hampir 10 tahun otonomi khusus di Aceh, kesejahteraan rakyat di Aceh tidak meningkat.Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada awal Januari 2012 menyebutkan angka kemiskinan di Aceh bertambah selama 6 bulan, bahkan kemiskinan di Aceh menduduki peringkat pertama di Pulau Sumatera. Terrkait dengan begitu banyaknya pengelolaan dana Otsus ini, Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh menduga penggunaan dana otonomi khusus Aceh tidak bersih alias terindikasi korupsi (Djumala, 2015: 17).

Dana Otsus dari tahun 2008-2013 secara akumulatif telah mencapai senilai 27,3 trilyun rupiah yang digelontorkan untuk Aceh dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dengan dana yang sangat besar idealnya mampu memberikan dampak positif pada Aceh, namun berdasarkan data BPS tahun 2013 Aceh menjadi urutan ketujuh dan tingkat  persentase  kemiskinan  tertinggi dari berbagai daerah lain di Indonesia.

Bahkan berdasarkan pemeringkatan, Aceh mendapatkan peringkat pertama daerah terkorup di wilayah Sumatera jika dilihat dari hasil audit BPK. Terdapat beberapa definisi tentang korupsi diantaranya:

  • Pertama, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat  sah.   
  • Kedua,   illegal   corruption, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Dalam hal terjadi aksi-aksi seperti ini, resiko yang terjadi cukup implisit.
  • Ketiga, mencenery corruption, adalah suatu jenis tindakan korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal tersebut meliputi kegiatan pemberian uang sogok dan uang semir.
  • Keempat, ideological corruption atau korupsi ideologis adalah jenis korupsi yang bersifat ilegal maupun diskresionari yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan-tujuan kelompok (Benvenioste, Simamora, 1989).

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri menemukan 33 pos penganggaran bermasalah. Selain melanggar ketentuan, belanja Aceh juga didominasi pembenaran hibah dan bansos. Hasil evaluasi Kemendagri yang diterima DPRD Aceh dan salinannya diterima  Kompas menunjukkan dari total belanja RAPBD-P Tahun 2013 Aceh senilai Rp.13,3 trilyun, Rp.5,037 atau 40,63 persen untuk Hibah dan bansos. Selain ke perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lain, juga dialokasikan untuk Komite Peradilan Aceh (KPA) yang merupakan organisasi wadah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka .

Fenomena korupsi di Provinsi Aceh merupakan fenomena negatif dan menunjukkan ketidakberdayaan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pada saat di  seluruh wilayah hukum Indonesia  digelar  secara meluas pemberantasan korupsi oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Di ujung barat wilayah NKRI, ternyata  justru  dikecewakan oleh para elite yang mempunyai kekuasaan dan wewenang di daerah itu. Korupsi hampir merata berlangsung di bumi Aceh pasca perdamaian, beberapa diantaranya berlangsung dengan amat vulgar seperti di Aceh Utara. Akan tetapi, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah pusat sengaja menutup mata atas gejala  tersebut.  Ini  karena  pemerintah  pusat memperhitungkan faktor keamanan bahwa Aceh dalam masa transisi dari konflik .

Pengamalan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Aceh, seolah-olah tidak berjalan dan dapat dikatakan mandul. Eksistensi Polri dengan Polda Aceh yang didasari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, dan ditunjang melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti hukum yang mati (black law) di wilayah Aceh. Paling tidak, untuk mendukung fakta ini kita perlu memperhatikan penegasan Din Minimi tokoh GAM yang kembali ke pangkuan NKRI tahun 2016, bahwa KPK perlu dan harus aktif di Aceh Untuk menjawab problematika pemberantasan korupsi di Aceh, ada tiga aspek yang harus di perhatikan oleh Polri: (Faruk Muhammad, 2003:28).

Pertama, adalah kompetensi dari pengembangan profesi.Kompetensi tersebut berkaitan dengan kemampuan petugas-petugas kepolisian untuk mengaplikasikan secara cepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum. Dalam menghadapi kasus pelanggaran hukum dan gangguan kamtibmas, Polri dituntut untuk mampu:

1. mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;

2. mengidentifikasikan suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang telah terjadi; dan

3. mengembangkan  konsep  pembuktian  yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan  mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (scientific). Lebih dari itu, seorang polisi yang profesional juga dituntut untuk mampu menjelaskan mengapa suatu kasus terjadi dan memperkirakan timbulnya suatu kejahatan jika variabel- variabel independen tersedia/berkulminasi pada suatu kesempatan (ruang dan waktu).

Kedua, adalah konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat maupun orang.Artinya, layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, di semua tempat dan oleh segenap petugas. Nampaknya kasus inilah yang mewarnai kelemahana pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum di negeri kita

Ketiga, yang berkenaan dengan kualitas pelayanan Polri adalah keberadaban (civilite) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu  masyarakat.  Dalam hal ini pengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:

1) mengendalikan emosi;

2) menghindarkan diri dari godaan/pengaruh negatif;

3) membatasi penggunaan kekerasan/upaya paksa;

4) menjunjung tinggi HAM dan menghargai hak- hak individu; dan

5) berlaku sopan dan simpatik. Kendala   pemberantasan    korupsi    di Aceh oleh jajaran kepolisian.

Secara  implisit dan eksplisit bukan karena adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang tercantum pada Pasal 204 Ayat (3). Ayat (3) menyatakan bahwa, kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa, pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.Kejaksaan RI juga seolah-olah mendiamkan korupsi yang terus disorot oleh warga masyarakat.

Dukungan peraturan perundang-Undangan yang berlaku tidak menjadikan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh berani memberantas korupsi di wilayah Aceh. Sementara itu, instansi BPK dengan segala resiko dan tanggung jawab yang harus diemban, dapat melakukan fungsi pemeriksaan, walaupun tentu berbeda jika bertugas di daerah lain. Keterbatasan dan kelemahan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Aceh, perlu didorong dan didukung oleh semua pihak, diantaranya perlunya pengembangan dan peningkatan profesionalitasme (Nitibaskara, 2006: 44).

Untuk menguji tingkat profesionalitas Jaksa setidaknya dapat diajukan 4 (empat) pertanyaan yaitu:

  • Pertama, apakah terdapat kemauan yang    kuat    dari    para    jaksa    untuk    selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, yaitu sebagaimana telah digariskan Undang- Undang Kejaksaan.
  • Kedua, adakah dorongan yang kuat dari para jaksa untuk meningkatkan profesi jaksa?
  • Ketiga, apakah terdapat kecenderungan dari para jaksa untuk senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan guna mengembangkan profesionalitas?
  • Keempat, apakah terdapat motivasi yang kuat pada diri setiap jaksa untuk senantiasa mewujudkan cita-cita keadilan seperti yang diharapkan masyarakat?

Adanya hambatan kejaksaan dalam memproses, mulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan kasus korupsi di Aceh, berasal dari kinerja kejaksaan itu sendiri.Hal ini bukan karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 209 (1), yang menyatakan bahwa pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.

Selanjutnya Pasal 210, yang menyatakan bahwa seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syariat Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh. Para pelaku tindak pidana korupsi masih dapat menikmati kebebasan di Aceh.

Resiko keamanan dan sekaligus nyawa baik pada jajaran Kepolisian maupun Kejaksaan untuk memberantas korupsi merupakan ketidakberdayaan negara menegakkan hukum di suatu daerah. Fenomena ini juga dapat dilihat dari aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlihat belum pernah sampai mengadakan operasi tangkap tangan di Aceh.

Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum itu adalah instrumen yang dapat dipakai oleh pihak yang menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Kita ingat bahwa geng bandit besar Al Capone di tahun 1930-an pun mempunyai bagian hukum sendiri. Hal itu berarti bahwa kejahatan pun ingin dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu hukum, atau melakukan kejahatan dengan dipandu oleh hukum.

Pengamatan sosiologi selama ini menunjukkan bahwa  jalannya  penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat. Dari jauh memang kelihatannya orang sibuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul.

Dalam keadaan yang serba lambat seperti itu, tidak dapat disalahkan munculnya pikiran dalam masyarakat yang mempertanyakan apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (cover up) (Rahardjo, 2003: 170-171).

Korupsi di Aceh ataupun di seluruh wilayah hukum Indonesia,  sebagai  extra  ordinary crime, merupakan kejahatan yang sangat tidak dapat ditolerir. Tidak ada dispensasi dalam pemberantasan korupsi, baik di jajaran aparatur pemerintahan pusat, maupun pemerintah daerah.

Terdapat empat strategi yang harus dilakukan secara bersama-sama dan konsisten.

1. Pengawasan atas penggunaan kewenangan dan dana sebagai implikasi dari Otsus harus ditingkatkan. Perlu dibentuk Direktorat khusus di KPK yang konsen mengawasi daerah otonomi khusus, sehingga kebocoran anggaran dapat diminimalisir.Hal ini sejalan dengan tugas KPK yang tidak hanya bergerak di hulu (penangkapan dan penyidikan) saja, tetapi juga bertanggung jawab dalam hal koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi (Labolo, 2014: 68).

2. Penguatan jajaran pengawasan pada Inspektorat  Daerah  Provinsi   di   Aceh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah jajaran aparatur pemerintahan daerah di Aceh untuk meminimalisir korupsi.

3. Jajaran aparatur penegak hukum di daerah Aceh, yaitu Polri dan Kejaksaan harus dipilih orang-orang yang berani dan konsisten untuk memberantas korupsi. Pemerintah Pusat harus selalu mengawasi dan mendukung penegakan hukum terhadap penanganan kasus korupsi di Aceh.Dalam hal terdapat kendala keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dan Kejaksaan bila tidak mampu mengatasi gangguan keamanan yang mendukung tersangka korupsi, dapat meminta bantuan Polri dari pusat.Aan apabila dipandang sangat perlu dapat meminta bantuan dari TNI sebagai perwujudan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

4. Penerapan strategi sepresif terhadap kasus korupsi di Aceh merupakan kebijakan hukum. Perubahan pemberatan sanksi hukum kepada pelaku korupsi harus dirumuskan dalam suatu perundang-undangan dengan sanksi   pidana.Suatu   organisasi,   yang melaksanakan pemberantasan korupsi, perlu dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku (Nitibaskara, 2009: 90-91).

Relasi Internasional Nanggroe Aceh Darussalam

Pada zaman dahulu, Kesultanan Aceh Darussalam pernah berhubungan dekat dengan Kesultanan Utsmani. Di dalam artikel Ismail Hakki Göksoy yang berjudul “Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources” menerangkan bahwa hubungan antara Aceh dengan Utsmani berdasarkan dokumen-dokumen resmi dari Kesultanan Utsmani.

Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri sejak abad ke-16 dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Syah. Terdapat berbagai motif yang melandasi perselisihan antara Kesultanan Aceh dengan Portugis. Tidak hanya perkara politis, persaingan ekonomi hingga agama menjadi motif yang menggambarkan hubungan antara Aceh dan Portugis. 

Merasa dirugikan dengan manuver Portugis, Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki, meminta bantuan militer. Pada tahun 1547, era Sultan Suleiman I, Duta Besar Aceh mendatangi Istanbul meminta bantuan militer seperti armada laut serta meriam untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Suleiman I yang merasa bertanggungjawab melindungi kapal-kapal muslim dari serangan Portugis.

Sejak saat itulah, hubungan antara Aceh dengan Turki pada abad ke-16 mulai terus-menerus dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Sama seperti Sultan Selim II juga memberikan bantuan militer yang berupa kapal, pasukan artileri, dan persenjataan lainnya untuk menyerang Portugis. Untuk hal itu, Turki mengirim sebuah barang yang dipimpin oleh Laksamana Kurtoglu Hizir Reis ke Aceh. Meskipun akhirnya barang tersebut untuk memadamkan pemberontakan di Yaman. 

Berdasarkan catatan Portugis pada tahun 1582, setiap tahun Aceh mengirimkan duta beserta sejumlah hadiah seperti emas, batu mulia, rempah-rempah, dan parfum kepada sultan Utsmani dan Timur Tengah. Sebagai bentuk balas budi, Turki memberikan bantuan militer berupa persenjataan, ahli militer, serta perlindungan untuk Aceh. Hubungan tersebut  menjadikan Aceh sebagai wilayah protektorat Kesultanan Utsmani hingga abad ke-18. Yang ditulis oleh Sultan Selim II untuk Sultan Alauddin al-Kahhar. Surat tersebut tertanggal 16 Rabiul Awwal 975 H (20 September 1567) (Dalam buku “Mapping the Acehnese Past“).

Kesultanan Aceh Darussalam kemudian menjadi negara dengan kekuatan militer yang diperkirakan di kawasan Sumatera dan Malaka. Beberapa kali Aceh  bisa mengalahkan Portugis dalam berbagai pertempuran. Selain itu, kapal-kapal Aceh pun juga diizinkan menggunakan bendera Turki. 

Daftar Pustaka:

Riza Sihbudi et.al, Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi Atas Konflik- Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau, (Bandung: Mizan 2001), Hlm 31

Zulkifli Husin, et,al, Keadaan Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala dan Jakarta), Hlm 8

Nazaruddin Syamsuddin, Integrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1987), Hlm. 70

Marsden Wiliam, History of Sumatra (Sejarah Sumatra), Pengantar John Bastin, Terjemah Tim Komunitas Bambu, ( Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), Hlm. 365.

Moch. Nurhasim, dkk., Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian, (Jakarta: LIPI), Hlm. 10

Otonomi Daerah, Pemerintahan Aceh/ Posted by Pan Mohamad Faiz at 1:49 PM/ http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/01/otonomi-aceh.html diakses pada 26112019/18:22

Djumala, Darmansyah. Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi (Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2013)

Benveniste, Guy. “Birokrasi” Penerjemah Sahat Simamora, (Penerbit CV Rajawali: Jakarta, 1989)

Muhammad, Farouk. Menuju Reformasi Polri (Penerbit PTIK Press & Restu Agung: Jakarta, 2003)

Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2003)

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006)       

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi (Penerbit YPKIK: Jakarta, 2009)

Zuboidi, H. 2018. Diakses dari https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/download/3433/2411

Azkia. 2019. Diakses dari https://id.quora.com/Apa-saja-bantuan-turkey-untuk-Aceh-sehingga-Turkey-di-anggap-sebagai-saudara-jauh

Share

HI Unisri

Website ini adalah wadah publikasi hasil karya tulis para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dibuat untuk berbagi ide dan pemikiran, serta sebagai sumbangsih pada ilmu pengetahuan.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *