Perkembangan Otonomi Daerah DKI Jakarta

Pada masa ke masa perkembangan otonomi daerah terus berkembang dan semakin merujuk ke arah pembaruan, dikarenakan juga adanya perkembangan jaman yang kian pesat dan didukung dengan fasilitas juga yang kian canggih membuat sistem pemerintahanpun semakin mengalami kemajuan. Entah dalam bidang perkembangan dalam sektor wilayahnya maupun kaitannya dengan hubungan sistem pemerintahan suatu daerah terhadap hubungan luar negeri yang mungkin juga terjalin dan disepakati oleh suatu daerah otonom dengan suatu daerah negara lain.

Hal inilah juga yang mendorong beberapa daerah akhirnya merasa dapat membangun, menata dan juga mengelola pemerintahan daerahnya sendiri secara lebih mandiri dan terstruktur. Daerah tersebut tentunya harus memiliki banyak kelebihan agar dapat dianggap memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya secara khusus seperti bagaimana tingkat pengelolaan dan lain sebagainya yang nantinya kemudian daerah tersebut dapat dinyatakan sebagai daerah yang khusus atau biasa disebut menjadi daerah yang istimewa.

Pengertian Otonomi Daerah Khusus

Seperti yang diketahui bahwa menurut Undang-Undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa sudah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah ialah kewenangan, kewajiban, dan  hak daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengembangkan urusan rumah tangganya sendiri dibawah aturan sistem tata negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian merujuk pada Daerah Otonom yang dapat kita katakan sebagai satu kesatuan dari masyarakat itu sendiri yang berkewenangan mengurus wilayahnya sendiri dengan aturan batasan tertentu yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat daerahnya.

Dari hal diatas dapat kita lihat bahwa adanya kebijakan otonomi daerah berlaku bagi seluruh daerah dan mengatur seluruh elemen dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat biasa namun juga dari segi kelembagaan, instansi yang ada di daerah maupun lembaga atau perusahaan swasta didalam lingkup daerah otonomi tersebut.

Perkembangan Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada awal Jakarta menjadi daerah khusus

Seperti yang diketahui bahwa sebelum menjadi kota yang menjadi pusat segala kegiatan di Indonesia sebelumnya Jakarta memliki sejarah yang panjang perihal bagaimana wilayah tersebut menjadi wilayah teristimewa. Jakarta dalam sejarahnya dimulai pada 22 Juni 1527 yang pada saat itu Fattahilah mengalahkan kumpulan dari armada asing dari luar yang kemudian wilayah tersebut diberi nama Jayakarta. Semakin berjalannya waktu Jayakarta mengalami perkembangan hingga pada tahun 1964 Jayakrta ditetapkan menjadi ibukota negara Indonesia. (Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, 2018, 1-2)

Untuk bagian dari adanya kekhususan dari otonomi daerah Jakarta ini telah diatur sebagaimana yang ada dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1964, yang jelas menjelaskan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Kemudian terjadi juga pada tahun 1999, melalui Undang – Undang No. 34 Tahun 1999 yang mengatur tentang adanya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang selanjutnya istilah itu berganti menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seiring juga berjalannya waktu istilah inipun juga kembali berubah dalamUndang – Undang No. 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah alasan mengapa Jakarta menjadi otonomi daerah yang dianggap khusus karena dipilih menjadi pusat kelembagaan pemerintah yang kini menjadi ibukota pusat di Indonesia dan menjadi sektor terbesar pemerintahan.

Jakarta sendiri ini mempunyai wewenang otonomi yang khusus pula dan kewenangan mengatur otonominya itu sudah bersifat luas atau dikatakan dalam lingkup provinsi. Maka dari itu untuk pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) dipilih sebagian besar oleh pemerintah juga.(tanjungpinangpos.id, 2017)

Perkembangan Jakarta pada masa kini

Namun berkaca pada perkembangan otonomi daerah Jakarta saat ini justru mulai munculnya kegiatan atau pelaksanaan pemindahan ibukota ke wilayah timur. Tentu hal ini cukup menggemparkan mengingat sudah lama sekali Jakarta menjadi pusat pemerintahan negara dan banyak peraturan yang sering kali didasarkan pada otonomi pusat. Tentu hal ini bukan tanpa alasan mengapa Jakarta tidak lagi menjadi pusat ibukota.

Ada beberapa faktor mengapa Jakarta mengalami pergeseran daerah otonomi pusat.

# Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, diambilnya langkah pemindahan ibukota ini dilihat perlu dilakukan guna mengatasi kepadatan penduduk yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Karena diharapkan apabila pemindahan dilakukan pemerataan penduduk terutama wilayah timur akan semakin membaik.

# Adanya kesenjangan ekonomi di wilayah jawa dan wilayah timur. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi terhitung dari 2001 yang terus berlangsung hingga saat ini padahal otonomi daerah pun juga sudah terbentuk disana. Dimana daerah jawa lebih mudah mengakses segi perekonomian pusat ketimbang wilayah timur.(liputan6.com, 2019)

# Meskipun pada dasarnya pemindahan ibukota ini resmi dilakukan namun pemberian estimasi daerah khusus masih tetap dimiliki oleh Jakarta, dikarenakan dalam pemindahan ini hanya mengacu pada pemerataan tata ruang kelola kota yang dinilai kian semrawut di Jakarta, maka dari itu diperlukan ada tata kelola yang baik terlebih dahulu agar Jakarta tidak semakin menjadi wilayah yang amat sangat padat. Dan hal ini jelas tidak akan menghilangkan sisi kekhususan dari Daerah Jakarta itu sendiri. Karena pastilah otonomi yang sudah dibuat tidak bisa diganti begitu saja apalagi jika dilihat dari hal kebijakan otonom yang memang selalu ditentukan di wilayah pusat tidak bisa langsung hilang begitu saja.

Pengelolaan Dana dalam Otonomi Daerah Jakarta

Keuangan  daerah  menurut  Mamesah  adalah semua  hak  dan kewajiban   yang   dapat   dinilai   dengan   uang, dan demikian  pula  segala  hal yang  baik  berupa  uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan daerah  sepanjang  belum  dimiliki/  dikuasai  oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah ini pun dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yaitu semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan    keuangan daerah. Hal ini juga diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, Keuangan daerah  dikelola  secara  tertib, taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan   asas   keadilan,   kepatutan,   dan manfaat untuk masyarakat.

Pada implementasinya pengelolaan dana ini dibantu atau didukung dengan adanya APBN dan APBD yang tentu saja dimiliki setiap daerah. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang digunakan sebagai alat untuk memilih besarnya kecilnya pendapatan dan pengeluaran, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang.

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah dari struktur  APBD yang merupakan  satu  kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

# Pendapatan Daerah yang merupakan sebagai hak pemerintah daerah yang  diakui sebagai banyakanya nilai kekayaan bersih.Pendapatan daerah sendiri dikelompokkan

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Dana perimbangan
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

# Belanja Daerah adalah suatu kewajiban pemerintah  daerah yang diakui   sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

# Pembiayaan Daerah adalah semua peneri-maan yang perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali, baik pada tahun anggaran yang ditentukan lagi berikutnya. (media.neliti.com, Analisis Kinerja  Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah DaerahDalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)

Dana alokasi pemerintahan di otonomi Jakarta memiliki tujuan sebagai berikut:

# Dana Alokasi Khusus Reguler, yang merupakan Dana Alokasi Khusus yang telah ditentukan oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah Daerah dapat memilih untuk mengadakan kegiatan apa yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya dalam rangka Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) seperti pelayanan masyarakat atau sosial.

# Dana Alokasi Khusus Penugasan, yang merupakan Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk akhirnya diusulkan oleh daerah tertentu dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional seperti dana guna mambangun kepentingan hampir semua daerah yang ada diwilayah tersebut.

# Dana Alokasi Khusus Afirmasi, yang merupakan Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, khusus untuk lokasi prioritas tertentu sebagai Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Transmigrasi. (medium.com, 2017)

Relasi Internasional antara DKI Jakarta dengan Luar Negeri

Dalam pelaksanaan otonomi daerahnya dan juga mengatur masyarakat tidak luput dari kerja sama yang dilakukan antara suatu kawasan dengan kawasan yang lain baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri hal ini menjadi tolak ukur juga dalam pelaksanaan peraturan pemerintah dalam bidang menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain apalagi dalam hal ini konteks Jakarta menjadi daerah ibukota atau pusat dari segala macam pemerintahan baik dalam maupun luar negeri.

Maka tidak dapat kita pungkiri pastilah memiliki hubungan atau relasi dengan dunia luar guna mengembangkan juga sektor dari wilayah otonom dan menjadi refrensi bagi suatu wilayah mengembangkan daerahnya. Relasi Internasional bisa terjalin antara ibu kota suatu negara  dengan negara lain, dan atau negara tersebut dengan negara tetangga.

Relasi-relasi tersebut bisa berupa ekonomi, pertahanan, infrastruktur, dan bahkan politik. Ibu kota negara dalam melakukan relasi internasional ini sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah ibu kota tersebut. Dengan begitu ibu kota tersebut akan semakin maju. Misalnya saja relasi Internasional DKI dalam pembangunan / infrastruktur yaitu dalam pembangunan MRT Indonesia ( Jakarta ) mengandeng negara Jepang.  

Daftar Pustaka

https://www.academia.edu/37139332/Otonomi_Daerah_Khusus , Otonomi Daerah Khusus, diakses pada 11.30

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY%20PUTRI%20UTAMI-FSH.pdf , Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara. 2018, diakses pada jam 01.40

Medium.com, Potret Dana Alokasi Khusus 2017, 2017, diakses dari https://medium.com/@luthfimuhamadiqbal/a-f220ed3f0d35

Liputan6.com, Jokowi Ungkap Alasan Mendesak Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim. 2019. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/4047115/jokowi-ungkap-alasan-mendesak-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim

Ditulis oleh :

Yulia Putri Rahmawanti

Dhanis Wirasti Dewi H

Pipin Indra Rohmawati

Share

HI Unisri

Website ini adalah wadah publikasi hasil karya tulis para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dibuat untuk berbagi ide dan pemikiran, serta sebagai sumbangsih pada ilmu pengetahuan.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *